Pekanbaru, Selasa, 13 Januari 2026 — Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Riau, Ibu Mimi Yuliani Nazir, Apt., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Riau sebagai upaya memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di Provinsi Riau.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Bapak Syahrial, dan dihadiri oleh unsur perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait. Dalam kegiatan ini, Ibu Kadis DPKH didampingi oleh Kepala Bidang Agribisnis Peternakan, Bapak Drs. Heri Afrizon, M.Si.
Dalam rapat dibahas perkembangan inflasi Provinsi Riau berdasarkan Laporan Perkembangan Inflasi Daerah Desember 2025, di mana Provinsi Riau tercatat mengalami inflasi sebesar 1,21 persen (month to month) dan secara tahunan mencapai 4,88 persen (year on year). Inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, khususnya komoditas cabai rawit, bawang merah, serta daging ayam ras akibat gangguan distribusi dan meningkatnya permintaan.
Rapat koordinasi juga membahas langkah-langkah strategis pengendalian inflasi melalui penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan pendekatan Kerangka 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Beberapa program yang terus dioptimalkan antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM), kerja sama antar daerah, optimalisasi peran BUMD pangan, serta penguatan produksi pangan lokal.
Pada kesempatan tersebut, Ibu Kadis DPKH menegaskan komitmen DPKH Provinsi Riau dalam mendukung pengendalian inflasi, khususnya melalui sektor peternakan dan kesehatan hewan, guna menjamin ketersediaan pangan asal hewan yang aman, cukup, dan terjangkau bagi masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan sinergi antar instansi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan semakin solid sehingga pengendalian inflasi di Provinsi Riau pada tahun 2026 dapat berjalan efektif dan mendukung stabilitas perekonomian daerah.
